Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro (Dinkominfo) terus memperkuat tata kelola data daerah melalui Forum Satu Data Kabupaten Bojonegoro. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Kepala Dinkominfo Bojonegoro, Heri Widodo, menegaskan bahwa integrasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan. Menurutnya, keberadaan portal Satu Data Bojonegoro harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh OPD.

“Komitmen bersama sangat dibutuhkan agar data yang disajikan tidak hanya lengkap, tetapi juga memiliki standar yang sama dan mudah dibagipakaikan. Dengan tata kelola data yang baik, kualitas kebijakan akan semakin meningkat,” ujarnya dalam Rakor Satu Data, Kamis (26/2/2026) di Partnership Room.

Dinkominfo berperan sebagai walidata yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan data sektoral, memastikan kesesuaian standar data, metadata, serta interoperabilitas sistem. Langkah ini sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berdasarkan evaluasi terbaru, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Bojonegoro menunjukkan tren positif. Pada 2023 berada di angka 2,49 (kategori Cukup) dan meningkat menjadi 2,58 pada 2024. Target 2026 ditetapkan mencapai 2,60 dengan kategori Menuju Baik.

Sementara itu, Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 berada di angka 61,95 (kategori Cukup) dengan target 2026 di atas 70 menuju kategori Baik.

Dinkominfo juga terus mendorong kolaborasi dengan BPS Kabupaten Bojonegoro sebagai pembina data serta sinergi dengan Bappeda dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti.

Melalui penguatan Forum Satu Data, Dinkominfo berharap seluruh OPD semakin aktif memperbarui dan menyelaraskan data sektoral. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. [dh/nn/ans]